DPP FORMASI ][ online

Dewan Pimpinan Pusat – Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia

Pro Kontra Qonun Jinayat di Aceh

Posted by FORMASI pada 9 Desember 2009

Pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat mengundang pro dan kontra. Qanun yang mengatur soal hukum cambuk dan rajam itu dinilai melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan semangat Konvensi PBB Anti-Penyiksaan yang dirativikasi pemerintah Indonesia tahun 1998 lalu. Sementara pakar hukum Universitas Syiah Kuala berpendapat bahwa Qanun Jinayat setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyebutkan, qanun yang baru disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna kemarin itu melanggar Konvensi Internasional Anti-Penyiksaan yang telah dirativikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1998.

“Kalau ada hukuman yang sejenisnya tetapi menyiksa, itu juga melanggar,” kata Ifdhal di Banda Aceh, Selasa (15/9). “Hukum rajam itu juga menurunkan martabat manusia dan menyiksa.”

Qanun Jinayat yang diusulkan pemerintah Aceh disahkan parlemen pada Senin (14/9). Dalam Qanun yang disahkan secara aklamasi itu mengatur soal judi, zina, minuman beralkohol, homoseksual, lesbian, pemerkosaan, dan pedofilia. Para pelanggar pidana yang telah diatur dalam qanun ini diancam dengan hukuman cambuk berkisar antara 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara khusus pelaku zina yang telah menikah akan dirajam dengan cara melempar batu hingga meninggal.

Ifdhal menilai hukum rajam yang diatur di Qanun jelas melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rajam bertentangan dengan semangat konstitusi amandemen kedua HAM, tentang jaminan perlindungan hak azasi termasuk tidak boleh dilakukannya hukuman yang kejam.

“Benar, Aceh berlaku syariat Islam, tapi apapun dasarnya, harus tetap diletakkan dalam sebuah kerangka nasional dan hukum dibuat idak boleh melanggar hukum nasional,” kata Ifdhal, kelahiran Aceh. “Menerapkan hukum sesuai syariat islam boleh-boleh saja, tapi haruslah dekat dengan masyarakat dan negara. Artinya juga menghormati HAM.”

Hal senada dikemukakan Hendardi. Mantan Direktur Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu menilai cambuk dan rajam merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusia. “Merendahkan martabat yang betentangan dengan Konvensi Anti-Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia,” kata Hendardi dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi acehkita.com, Selasa (15/9).

Ketua Badan Pengurus Setara Institute ini menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggungjawab atas pengesahan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat di Provinsi Aceh kemarin. “Qanun itu sebagai klimaks irrasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Mawardi Ismail mengatakan, Qanun Jinayah sama sekali tidak melanggar undang-undang yang berlaku secara nasional, dan juga tidak melanggar hak asasi manusia.

“Mengenai soal hak asasi manusia, semua yang masuk dalam rumusan HAM ketika dibawa ke ranah lokal, itu memerlukan penyesuaian. Dalam konteks jinayat sekarang ini juga telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan ketentuan jinayat tidak akan melanggar HAM,” kata Mawardi Ismail saat dihubungi Kamis (10/9) sore.

Dia menyebutkan, hukuman cambuk dan rajam menjadi dua hal yang sering dipermasalahkan banyak kalangan. Menurutnya, hukuman cambuk bukan hanya berlaku di Aceh, tapi juga di Singapura dan Malaysia. “Kenapa yang di sana tidak dipersoalkan?” tanya Mawardi.

Pemerintah Aceh keberatan hukum rajam masuk ke dalam qanun. Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengaku akan berusaha agar klausul rajam dihapus. Menurutnya, hukum Islam tidak melulu harus dilihat dari bentuk ancaman hukuman, tapi harus dilihat juga pada upaya pencegahan.

Pun begitu, Nazar menyebutkan, Pemerintah Aceh akan melaksanakan apa pun produk hukum yang telah dihasilkan di Aceh.

4 Tanggapan to “Pro Kontra Qonun Jinayat di Aceh”

  1. M Reza Maulana said

    “Kalau ada hukuman yang sejenisnya tetapi menyiksa, itu juga melanggar,” kata Ifdhal di Banda Aceh, Selasa (15/9). “Hukum rajam itu juga menurunkan martabat manusia dan menyiksa.”

    kata-kata itu yang terpampang diatas,, sebenarnya apa sih hukum itu untuk apa hukum itu dibuat dan bagaimana pelaksanaanya,,

    jika hukum itu tidak menyiksa ,lah jadi gimana apa yang harus kita lakukan untuk menghukum seseorang,,

    kenapa hanya aceh yang menjadi sorotan saat ini dan menyatakan bahwa hukum diaceh itu menyiksa dan melanggar ham, coba anda semua memperhatikan hukum di seluruh dunia ,di belahana dunia mana yang hukumnya tidak menyiksa, walau tidak menyiksa fisikal, tetapi bathin pun itu salah satu bentuk dari penyiksaan,,
    amerika , dihukum dengan sengatan listrik, malaysia cambuk, bukankah negara2 itu juga menggunakan hukumman yang menyiksa ,, coba anda pikir baik-baik.. terima kasih

  2. aji said

    kalau menurut saya hukuman rajam justru tidak bertentangan dgn HAM sebagaimana kita juga mengenal adanya hukuman mati diBarat. justru yg terjadi pertentangan bagi siapa yg pantas diberlakukan hukuman Rajam tsb, sebagaimana yg kita ketahui bahwa hukuman rajam dikenal merupakan hukuman pada zaman yahudi, yaitu hukuman atas orang2 yg telah melanggar hukum bkn hanya bagi penzina muhshan melainkan bagi tindak pelaku kejahatn yang lain. mayoritas para imam mahzab menerapkan hukuman rajam bagi penzina muhshan yg telah diterapkan oleh Rasulullah. mengenai kriteria penjatuhan hukuman tsb harus adanya 4 org saksi yg melihat langsung secara transparan, justru kriteria ini mustahil terjadi didunia nyata. jika kita melihat makna konseptual yg diterapkan rasul yaitu kesaksian yg tidak mungkin terjadi kebohongan didalamnya, adapun mengenai rajam yaitu batas maksimal dalam hukuman zina, justru umat Islam dituntut untuk mempersempit jangkauan rajam tsb. jika kita melihat diera modern sekarang ini, kasus pemerkosaan telah merajalela dimuka bumi, justru perbuatan ini mengandung suatu pembunuhan bagi jiwa maupun masa depan korban, sebagaimana hukuman qishas yg ada didalam al-Quran bahwa bagi pembunuh hukuman harus dibunuh.
    mengenai kriteria yg diberikan oleh Rasul justru ini tdk bertentangan dikarenakan makna hakiki yg diinginkan oleh Rasul ialah agar tidak terjadi kebohongan didalamnya. sebagaimana yg kita ketahui bahwa makna dari teknologi yaitu bersifat ilmiah dgn metode yg tersistematis dan teruji kebenarannya, bukankah makna dari saksi yaitu menguatkan buktinya dari sebuah kasus??dan saya rasa begitu juga dgn teknologi.
    mengenai qishash terhadap pembunuhan yaitu seperti firman Allah
    Telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishash-nya. Barang siapa yang melepaskan hak qishash-nya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya (Q.S. al-Maidah 5:45).

    Al-Qur’an menetapkan adanya qishash bagi pembunuh. Tetapi, saat menetapkannya –seperti terbaca di atas– Dia tidak mewajibkannya, melainkan diserahkan kepada keluarga si terbunuh untuk menetapkan pilihan mereka terhadap si pembunuh, baik “menuntut dari penguasa untuk membunuhnya” maupun memaafkannya dengan imbalan materi dari keluarga pembunuh.(tafsir al-Misbah)
    jika kita melihat makna dari QS. al-Maidah tsb bukankan anggota tubuh yg disebutkan tersebut merupakan makna dari sebuah hukuman Rajam??yaitu anggota tubuh yg disebutkan merupakan bagian dari kepala??
    sedangkan mengenai hukuman bagi perampokan dalam hukum jinayat seperti firman Allah dlm surat al-Maidah: 33
    Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik [414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
    bagaimana jika kita melihat makna dari ayat ini ditinjau dari sebuah kasus bukan hukuman:
    1.mengenai hukuman penyaliban, yaitu kasus yg telah menimpa nabi Isa dan kita dianjurkan untuk mencari makna sebenarnya, apakah nabi Isa telah wafat ditiang penyaliban ataupun yg sering kita dengar beberapa hadits dari para kristiani yg telah memeluk agama islam yaitu bahwa roh nabi Isa telah diangkat oleh Tuhan dan digantikan dgn Yudas, atau nabi Isa sebenarnya tidak mati dan ia wafat sebagaimana manusia biasa.
    2.mengenai pemotongan anggota badan yaitu tangan dan kaki dipotong berselang dan dibuang. saya yakin para mufassir masa klasik tidak melihat ini sebagai kasus pembunuhan yaitu mutilasi apalagi untuk mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya dikarenakan ilmu pengetahuan pada saat itu tidak memikirkan hal tsb.
    Dari wacana di atas saya menyimpulkan bahwa dalam Islam tidak dikenal suatu hukuman selain rajam, justru rajam sendiri terdapat makna keadilan bagi keluarga korban. karena yg pantas untuk menghukumi pelaku yaitu keluarga korban, karena makna dari hukuman ini yaitu jangan ada dendam diantara keluarga korban maupun keluarga pelaku.
    jika pelaku dihukum mati oleh negara, saya yakin tidak adanya kepuasan atas hukuman bagi keluarga korban justru ini akan menimbulkan dendam bagi keluarga korban thd keluarga pelaku. dan rajam sendiri merupakan hukuman yang didalamnya memberikan suatu pelajaran bagi manusia serta keadilan dalam kehidupan umat manusia.
    apakah hukuman rajam ini bertentangan dgn HAM, sebagaimana yg kita ketahui bahwa dinegara yg mendeklarasikan HAM itu sendiri masih menganut hukuman mati???sebagai manusia justru kita ingin suatu hukuman yg mengandung keadilan didalamnya serta pelajaran bagi manusia selanjutnya,dan bukan melihat bagaimana proses kematiannya karena ini tidak akan mengurangi suatu kebiadaban manusia dimuka bumi ini.
    satu yang harus kita ingat bahwa Muhammad bukanlah sebagai penetap hukum, dan Muhammad justru sebagai mujtahid awal dalam islam dgn melihat kondisi dan kebudayaan yang ada pada masa Arab waktu itu, bukankah tujuan dilahirkannya Muhammad untuk memperbaiki moral manusia dimuka bumi dgn menerapkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Tuhan.
    kalau ada kata-kata saya yg salah, saya minta maaf karena saya juga masih dlm proses belajar yg mencoba untuk memahami hakikat dari sebuah hukuman yg telah ditetapkan oleh Tuhan. sebagaimana ungkapan dari Abdullah Ahmed al-Naim bahwa hukuman rajam tidak bisa diterapkan pada sebuah negara yang multi-agama terkecuali adanya persetujuan dari semua pihak, sebagaiman peperangan yg terjadi dinegara sudan yg telah menerapkan hukum jinayat dlm sebuah negara.

  3. theo said

    pusing juga ya harus menentukan kebijakan yang mana. tapi mungkin dengan hukuman seperti syari’at seperti itu mungkin akan membuat perilaku buruk yang dijelaskan tersebut bisa hilang di indonesia.

    GPS Tracker

  4. yang namanya Qanun Jinayat maupun Qanun acara Jinayat itu sama saja dg peranan hukum Pidana dan Hukum acara Pidana..
    akan tetapi di Aceh hanya menggunakan istilah arab saja…
    jika melihat apakah Qanun yg dibuat melanggar HAM atau tidak, setidaknya kita terlebih dahulu melihat keadaan negara kita ..
    apakah negara ini negara islam atau bukan ??
    meskipun Aceh sudah diberi kewenangan dalam mengupayakan menjadi daerah istimewa,,
    bukan berarti semua hukum yg dibuat boleh melebihi kapasitas UU yg telah menjadi landasan hukum di Indonesia..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: