“Evaluasi dan Proyeksi Gerakan Terorisme di Indonesia”

Tema :

“Toward A Peace Nation”

Aula Utama Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

06 – 07 Pebruari 2010

Mungkin, jika semua kaum muda mulai saat ini bertekad tidak ingin korupsi dan pada masa depan mereka itu menjadi Pemimpin bangsa, berarti baru bisa efektif sekitar 25 tahun lagi Indonesia baru bisa bebas dari korupsi (data korupsi sudah sedikit sekali ada di dalam memori, mencarinyapun mungkin sudah sulit). Tapi, akan sulit sekali menciptakan pemuda-pemuda seperti ini, karena bisa jadi di dalam darah mereka telah mengalir benih-benih korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa kita dari masa lalu hingga saat ini.

Korupsi disebabkan oleh ketidaksabaran dan kekurangsyukuran orang. Tidak sabar dalam mendapatkan rizki Allah, dan kurang bersyukur dari apa yang telah diperolehnya. Belum lagi jika dikaitkan dengan sistem perpolitikan di sini. Sebagai contoh, bagaimana mungkin seorang Bupati tidak akan korupsi karena ia telah mengeluarkan dana yang mencapai puluhan miliar dalam kampanyenya sedangkan penghasilannya sebagai Bupati hanya sekitar tiga miliar dalam lima tahun ?.

Dari faktor budaya, kecenderungan bangsa kita untuk hidup konsumtif juga mengambil peran tumbuhnya budaya korupsi. Tidak usah jauh-jauh, telepon selular saja sudah dikonsumsi anak-anak pra sekolah, dan banyak digunakan secara tidak efektif dan tidak efisien. Padahal, jika dihitung, berapa biaya yang harus negara keluarkan untuk mengimpor produk tersebut dari negara produsennya. Gaya konsumtif tersebut menjadikan banyak persaingan di antara pengguna (anak-anak sampai dewasa) untuk memiliki telepon genggam tercanggih yang dananya diperoleh dengan cara tidak halal.

Gerakan (demo) antikorupsi yang digelar pada 9 Desember 2009 tak ayal menggelisahkan orang sekelas SBY (Presiden kita). Tampak beliau masih terbawa ‘angin orde baru’ yang senang dengan ‘meng-kontra isu dengan isu lain.’ Beberapa tindakan SBY aneh dan kontradiktif. Misalkan, beliau dengan yakin dan pasti (100%) dana Bank Century tidak mengalir ke beliau dan lingkungan beliau. Kalau memang demikian, perintahkan saja Partai Demokrat dan koalisinya untuk memilih Ketua Pansus Century kepada Gayus (dari PDI Perjuangan). Kalau memang tidak terbukti, kan rakyat akan ‘angkat topi’ kepada beliau.

Contoh lain, beliau berkata bahwa nanti pada demo hari anti korupsi ada pihak-pihak yang akan menunggangi atau menyusup. Lho, ini kan negara hukum, kenapa mesti repot-repot, tinggal perintahkan saja pihak Kepolisian untuk menangkap mereka yang melanggar hukum (kalau memang para pendemo itu melanggar hukum). Tak perlu diungkapkan di media masa seperti yang beliau lakukan belakangan ini.

Sebetulnya, banyak hal yang dapat Pemerintah lakukan untuk mengurangi kemungkinan tindakan korupsi, khususnya secara administratif. Contoh sederhana, rakyat kecil banyak ‘menjerit’ dengan biaya pengurusan KTP yang semestinya gratis. Yang saya pertanyakan, kenapa KTP harus berlaku hanya 5 tahun ?. Apakah setelah 5 tahun, kita otomatis tidak menjadi WNI ?. Ini contoh sederhana ekonomi biaya tinggi bangsa kita. Seharusnya KTP diberlakukan seumur hidup, kalau ada sesuatu (data) yang berubah di KTP tersebut, baru ada pengurusan perubahan data di KTP. Begitu juga dengan SIM, STNK, Kartu Keluarga, dan sejenisnya. Jadi, para penduduk tidak selalu disibukkan dengan urusan 5 tahunan yang sebetulnya tidak diperlukan dan para pegawai bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih bermanfaat dari hanya sekadar mengurusi pencetakan KTP yang (sebetulnya) masih dimiliki warga.

Atau, kenapa kita harus mengganti SIM kita dengan SIM baru hanya karena masa berlakunya hanya 5 tahun ?. Mana penghargaan bagi kita yang telah menjalankan tertib lalu lintas selama ini, kok masih juga disibukkan dengan mengurus SIM baru ?. SIM seharusnya berlaku seumur hidup, kecuali (1) telah melanggar tata tertib berlalu-lintas sekian kali, (2) menjadi cacat yang tidak mungkin dapat mengendarai kendaraan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dibuat secara logis.

Hal lain, instruksikan kepada bank-bank Pemerintah (khususnya milik Pemda) agar seluruh pemilik KTP otomatis menjadi nasabahnya dan buat  KTP dapat menjadi kartu ATM. Sehingga dalam pengurusan KTP, SIM, dan sejenisnya, pembayarannya (kalau memang harus bayar) dilakukan melalui bank (tidak ada transaksi dari warga ke Pamong/ Pegawai Negeri). Tentu masih banyak lagi cara yang bisa dilakukannya, pertanyaan yang mendasar adalah KITA MAU ATAU TIDAK…!!!

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyebutkan, qanun yang baru disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna kemarin itu melanggar Konvensi Internasional Anti-Penyiksaan yang telah dirativikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1998.

“Kalau ada hukuman yang sejenisnya tetapi menyiksa, itu juga melanggar,” kata Ifdhal di Banda Aceh, Selasa (15/9). “Hukum rajam itu juga menurunkan martabat manusia dan menyiksa.”

Qanun Jinayat yang diusulkan pemerintah Aceh disahkan parlemen pada Senin (14/9). Dalam Qanun yang disahkan secara aklamasi itu mengatur soal judi, zina, minuman beralkohol, homoseksual, lesbian, pemerkosaan, dan pedofilia. Para pelanggar pidana yang telah diatur dalam qanun ini diancam dengan hukuman cambuk berkisar antara 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara khusus pelaku zina yang telah menikah akan dirajam dengan cara melempar batu hingga meninggal.

Ifdhal menilai hukum rajam yang diatur di Qanun jelas melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rajam bertentangan dengan semangat konstitusi amandemen kedua HAM, tentang jaminan perlindungan hak azasi termasuk tidak boleh dilakukannya hukuman yang kejam.

“Benar, Aceh berlaku syariat Islam, tapi apapun dasarnya, harus tetap diletakkan dalam sebuah kerangka nasional dan hukum dibuat idak boleh melanggar hukum nasional,” kata Ifdhal, kelahiran Aceh. “Menerapkan hukum sesuai syariat islam boleh-boleh saja, tapi haruslah dekat dengan masyarakat dan negara. Artinya juga menghormati HAM.”

Hal senada dikemukakan Hendardi. Mantan Direktur Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu menilai cambuk dan rajam merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusia. “Merendahkan martabat yang betentangan dengan Konvensi Anti-Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia,” kata Hendardi dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi acehkita.com, Selasa (15/9).

Ketua Badan Pengurus Setara Institute ini menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggungjawab atas pengesahan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat di Provinsi Aceh kemarin. “Qanun itu sebagai klimaks irrasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Mawardi Ismail mengatakan, Qanun Jinayah sama sekali tidak melanggar undang-undang yang berlaku secara nasional, dan juga tidak melanggar hak asasi manusia.

“Mengenai soal hak asasi manusia, semua yang masuk dalam rumusan HAM ketika dibawa ke ranah lokal, itu memerlukan penyesuaian. Dalam konteks jinayat sekarang ini juga telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan ketentuan jinayat tidak akan melanggar HAM,” kata Mawardi Ismail saat dihubungi Kamis (10/9) sore.

Dia menyebutkan, hukuman cambuk dan rajam menjadi dua hal yang sering dipermasalahkan banyak kalangan. Menurutnya, hukuman cambuk bukan hanya berlaku di Aceh, tapi juga di Singapura dan Malaysia. “Kenapa yang di sana tidak dipersoalkan?” tanya Mawardi.

Pemerintah Aceh keberatan hukum rajam masuk ke dalam qanun. Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengaku akan berusaha agar klausul rajam dihapus. Menurutnya, hukum Islam tidak melulu harus dilihat dari bentuk ancaman hukuman, tapi harus dilihat juga pada upaya pencegahan.

Pun begitu, Nazar menyebutkan, Pemerintah Aceh akan melaksanakan apa pun produk hukum yang telah dihasilkan di Aceh.

DIALOG DAN KAMPANYE NASIONAL

ANTI TERORISME

“PEACE HERE WE COME SAY NO TO TERRORISM”

11 – 12 September 2009, Kuningan – Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Pusat

Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia

]]> http://dppformasi.wordpress.com/2009/09/06/dialog-nasional-anti-terorisme-toward-a-peace-nation/feed/ 0 DPP FORMASI anti teror terorisme.jpg http://dppformasi.wordpress.com/2009/04/18/toleransi-kehidupan-beragama-di-indonesia-dapat-dijadikan-teladan-ideal/ http://dppformasi.wordpress.com/2009/04/18/toleransi-kehidupan-beragama-di-indonesia-dapat-dijadikan-teladan-ideal/#comments Sat, 18 Apr 2009 13:07:52 +0000 FORMASI http://dppformasi.wordpress.com/?p=392 ]]> Toleransi kehidupan beragama dan hidup berdampingan secara damai di Indonesia dapat dijadikan model kehidupan beragama bagi kawasan lain.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Divisi Intercultural Dialogue with the Islamic World, Kementerian Luar Negeri Jerman, Dr Gabriela Linda Guellil dan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI, Andri Hadi, di Kementerian Luar Negeri Jerman, Jum`at, 17 April 2009.

Andri mengatakan, pemerintah Jerman menilai positif dan menaruh perhatian terhadap kehidupan beragama di Indonesia yang toleran dan hidup berdampingan secara damai. Pemerintah Jerman menilai positif bahwa toleransi kehidupan beragama di Indonesia dapat dijadikan model kehidupan beragama bagi kawasan lain, ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar RI di Berlin, Eddy Pratomo, menyampaikan kesiapan pihak KBRI untuk memfasilitasi terlaksananya kerjasama yang lebih erat di masa yang akan datang. Pihak Jerman menyampaikan antusiasmenya untuk turut serta berpartisipasi dalam kerangka Global Interfaith Dialogue yang akan diselenggarakan oleh Indonesia, kata Eddy.

Dalam pertemuan itu, seperti dilansir Antara, disampaikan berbagai kegiatan intrafaith dan interfaith dialogue yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara sahabat seperti Australia, Austria Italia, Vatikan dan Rusia. Selain itu, juga dibahas berbagai kemungkinan bentuk kerjasama baru antara kedua negara.

Menurut Andri, rencana penyelenggaraan Global Interfaith Dialogue tahun 2010 akan dilaksanakan di Indonesia. Jerman diharapkan turut serta dalam rangka meningkatkan pemahaman keharmonisan beragama yang kompatibel dengan demokrasi di Indonesia.

Di tempat terpisah, penilaian ihwal praktek kehidupan beragama di Indonesia juga disampaikan Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini. Franco menyatakan negaranya sangat menghargai budaya koeksistensi damai di Indonesia dan menganggap perlunya masyarakat global belajar dari toleransi di Indonesia.

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga berperan sebagai model yang mewakili tradisi Islam moderat yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, kata Franco dalam pidato pembukaan konferensi bertema Unity in Diversity, the culture of coexistence in Indonesia, di Roma.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda – KIB I, dalam sambutannya menjelaskan bahwa konsep “Unity in Diversity” (Bhineka Tunggal Ika) semakin penting di dunia yang multi-kultur dewasa ini. Terlebih tidak ada satu pun negara yang benar-benar homogen dalam batas wilayahnya.

Itu menyebabkan toleransi yang berkembang dalam hubungan antar- penganut agama di Indonesia, yang berakar dari budaya musyawarah untuk mufakat, menjadi salah satu cara dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan dunia modern, ujar Menlu Wirajuda.

Pandangan yang sama juga disampaikan Prof Andrea Riccardi, pendiri Santo Egidio. Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan laboratoriom kemajemukan (pluralisme), dan dunia memerlukan peradaban mengenai hidup berdampingan secara damai (civilization of coexistence). Dunia memerlukan peradaban hidup berdampingan secara damai (dan Indonesia adalah modelnya, kata Andrea.

Selain menjadi forum untuk saling belajar dan berbagi pengalaman, konferensi yang merupakan hasil kerja sama pemerintah kedua negara dengan perhimpunan Santo Egidio itu juga dimaksudkan untuk membangun dialog tingkat tinggi antara wakil-wakil organisasi Islam di Indonesia dan para pakar dari Italia.

Hadir sebagai narasumber Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi serta tokoh-tokoh agama lain dari Indonesia antara lain Prof Dr Bachtiar Effendi, Prof Dr Siti Musdah Mulia, Prof Dr Azyumardi Azra, Uskup Martinus D Situmorang, serta utusan Menteri Agama RI yang diwakili oleh Prof Atho Muzhar, Prof Dr Komaruddin Hidayat serta Dr Fatimah Husein.

(Pembukaan Kongres ke – VII Formasi)

Kongres ke-7 DPP Formasi

Jakarta (16/04) – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (16/4) pagi, meminta umat Islam jangan memahami syariah hanya kulit-kulit luarnya saja. Akan tetapi, pahami syariah dengan keyakinan. Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat memberikan pengarahan di acara pembukaan Semiloka Nasional dan Kongres ke-7 Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (Formasi) di Istana Wapres, Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut sekitar 250 Mahasiswa Syariah yang berasal dari 64 Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) seluruh Indonesia dan sejumlah undangan. “Tidak karena dia berbahasa Arab sehingga itu dianggap itu syariah dan sudah betul. Akan tetapi, harus dipahami syariah itu dengan betul, bagaimana keadilannya, kemaslahatannya bagi umat dan kemampuan serta kaitannya dalam melaksanakan semangat kebangsaan kita. Jadi, bukan pahami kulit-kulitnya saja,” ujar Wapres.

Di awal sambutannya, Wapres Kalla mengaku tersinggung jika ada orang yang menyatakan ingin melaksanakan syariat Islam. “Seolah-olah kita tidak menjalankan syariat Islam. Padahal, sejak saya dilahirkan, saya sudah menjalankan syariat Islam di antaranya aqidah, ibadah dan muamalah. Coba tunjukkan kepada saya satu saja apa syariat Islam yang belum dijalankan di Indonesia?, “tambah Wapres.

Menurut Wapres, umat Islam sering sempit melihat pengertian syariah. “Orang jadi sering salah paham tentang syariah. Begitu juga mereka yang non-muslim jadi keliru dan khawatir dengan adanya syariat Islam. Syariat Islam adalah bagaimana kita menjalankan aqidah, ibadah dan muamalah,” lanjut Wapres.

Wapres mengatakan bahwa persoalan syariah sebenarnya diterima oleh sebagian umat Islam dan ditolak sebagian non-muslim. “Yang Islam meminta syariah dilaksanakan antara lain supaya hukum rajam bisa dilaksanakan. Sedangkan yang non-muslim takut dilaksanakan hukuman potong tangan. Padahal, dua-duanya tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Di negara muslim saja seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah tidak ada yang melaksanakan, kecuali Arab Saudi,” jelas Wapres.

Kedua hukuman Islam itu tidak bisa dilaksanakan antara lain karena selain butuh empat saksi untuk dirajam, juga hukuman potong tangan dilaksanakan dulu karena tidak ada penjara. Sekarang ini sudah banyak penjara.

sumber : http://mediaindonesia.com