DPP FORMASI ][ online

Dewan Pimpinan Pusat – Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia

Indonesia Bebas Korupsi “Mungkinkah…???”

Posted by FORMASI pada 9 Desember 2009

Setiap 9 Desember, diperingati sebagai hari antikorupsi dunia. “Diperingati” memiliki kata dasar “ingat” yang dalam ilmu komputer adalah proses meretrive data yang sudah disimpan di memori sebelumnya. Apakah ingatan kita tentang korupsi di negara ini sudah tidak ada ?. Sepertinya masih kental sekali, sehingga antikorupsi sepertinya masih sebagai impian, khayalan, bualan, atau dongeng pengantar tidur.

Mungkin, jika semua kaum muda mulai saat ini bertekad tidak ingin korupsi dan pada masa depan mereka itu menjadi Pemimpin bangsa, berarti baru bisa efektif sekitar 25 tahun lagi Indonesia baru bisa bebas dari korupsi (data korupsi sudah sedikit sekali ada di dalam memori, mencarinyapun mungkin sudah sulit). Tapi, akan sulit sekali menciptakan pemuda-pemuda seperti ini, karena bisa jadi di dalam darah mereka telah mengalir benih-benih korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa kita dari masa lalu hingga saat ini.

Korupsi disebabkan oleh ketidaksabaran dan kekurangsyukuran orang. Tidak sabar dalam mendapatkan rizki Allah, dan kurang bersyukur dari apa yang telah diperolehnya. Belum lagi jika dikaitkan dengan sistem perpolitikan di sini. Sebagai contoh, bagaimana mungkin seorang Bupati tidak akan korupsi karena ia telah mengeluarkan dana yang mencapai puluhan miliar dalam kampanyenya sedangkan penghasilannya sebagai Bupati hanya sekitar tiga miliar dalam lima tahun ?.

Dari faktor budaya, kecenderungan bangsa kita untuk hidup konsumtif juga mengambil peran tumbuhnya budaya korupsi. Tidak usah jauh-jauh, telepon selular saja sudah dikonsumsi anak-anak pra sekolah, dan banyak digunakan secara tidak efektif dan tidak efisien. Padahal, jika dihitung, berapa biaya yang harus negara keluarkan untuk mengimpor produk tersebut dari negara produsennya. Gaya konsumtif tersebut menjadikan banyak persaingan di antara pengguna (anak-anak sampai dewasa) untuk memiliki telepon genggam tercanggih yang dananya diperoleh dengan cara tidak halal.

Gerakan (demo) antikorupsi yang digelar pada 9 Desember 2009 tak ayal menggelisahkan orang sekelas SBY (Presiden kita). Tampak beliau masih terbawa ‘angin orde baru’ yang senang dengan ‘meng-kontra isu dengan isu lain.’ Beberapa tindakan SBY aneh dan kontradiktif. Misalkan, beliau dengan yakin dan pasti (100%) dana Bank Century tidak mengalir ke beliau dan lingkungan beliau. Kalau memang demikian, perintahkan saja Partai Demokrat dan koalisinya untuk memilih Ketua Pansus Century kepada Gayus (dari PDI Perjuangan). Kalau memang tidak terbukti, kan rakyat akan ‘angkat topi’ kepada beliau.

Contoh lain, beliau berkata bahwa nanti pada demo hari anti korupsi ada pihak-pihak yang akan menunggangi atau menyusup. Lho, ini kan negara hukum, kenapa mesti repot-repot, tinggal perintahkan saja pihak Kepolisian untuk menangkap mereka yang melanggar hukum (kalau memang para pendemo itu melanggar hukum). Tak perlu diungkapkan di media masa seperti yang beliau lakukan belakangan ini.

Sebetulnya, banyak hal yang dapat Pemerintah lakukan untuk mengurangi kemungkinan tindakan korupsi, khususnya secara administratif. Contoh sederhana, rakyat kecil banyak ‘menjerit’ dengan biaya pengurusan KTP yang semestinya gratis. Yang saya pertanyakan, kenapa KTP harus berlaku hanya 5 tahun ?. Apakah setelah 5 tahun, kita otomatis tidak menjadi WNI ?. Ini contoh sederhana ekonomi biaya tinggi bangsa kita. Seharusnya KTP diberlakukan seumur hidup, kalau ada sesuatu (data) yang berubah di KTP tersebut, baru ada pengurusan perubahan data di KTP. Begitu juga dengan SIM, STNK, Kartu Keluarga, dan sejenisnya. Jadi, para penduduk tidak selalu disibukkan dengan urusan 5 tahunan yang sebetulnya tidak diperlukan dan para pegawai bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih bermanfaat dari hanya sekadar mengurusi pencetakan KTP yang (sebetulnya) masih dimiliki warga.

Atau, kenapa kita harus mengganti SIM kita dengan SIM baru hanya karena masa berlakunya hanya 5 tahun ?. Mana penghargaan bagi kita yang telah menjalankan tertib lalu lintas selama ini, kok masih juga disibukkan dengan mengurus SIM baru ?. SIM seharusnya berlaku seumur hidup, kecuali (1) telah melanggar tata tertib berlalu-lintas sekian kali, (2) menjadi cacat yang tidak mungkin dapat mengendarai kendaraan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dibuat secara logis.

Hal lain, instruksikan kepada bank-bank Pemerintah (khususnya milik Pemda) agar seluruh pemilik KTP otomatis menjadi nasabahnya dan buat  KTP dapat menjadi kartu ATM. Sehingga dalam pengurusan KTP, SIM, dan sejenisnya, pembayarannya (kalau memang harus bayar) dilakukan melalui bank (tidak ada transaksi dari warga ke Pamong/ Pegawai Negeri). Tentu masih banyak lagi cara yang bisa dilakukannya, pertanyaan yang mendasar adalah KITA MAU ATAU TIDAK…!!!

Satu Tanggapan to “Indonesia Bebas Korupsi “Mungkinkah…???””

  1. theo said

    mungkin akan hilang, kalau hukum yang di tegakkan juga tegas dalam menindak hukuman kepada pelaku nya.

    GPS Tracker

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: